Bupati Jember
Khofifah Berikan Sanksi Administratif Kepada Bupati Jember Faida

Updateterbaru.com, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sanksi administratif kepada Bupati Jember Faida. Hal itu dilakukan akibat keterlambatan membahas Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020. Sanksi yang diterima Faida berupa gaji dan hak-hak keuangannya sebagai Bupati yang tidak dibayarkan selama enam bulan kedepan.

Sanksi tersebut memang resmi tertuang dalam surat nomor 700/1713/060/2020 tentang penjatuhan sanksi administratif kepada Bupati Jember yang ditandatangani oleh Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur. Namun ada hal yang membuat Faida merasa heran atas sanksi yang diterimanya. Menurutnya seharusnya sanksi itu juga diterima oleh DPRD Jember.

“Ada yang saya herankan. Karena rekomendasi dari Mendagri keterlambatan itu tanggungjawab bupati dan DPRD. Tapi, sanksi yang turun hanya untuk bupati, tidak digaji. Ya saya paham soal itu. Saya kira akan ada hikmah yang besar,” kata Faida

Atas sanksi yang diterimanya, Bupati Jember itu mengaku belum menerima surat resmi atas sanksi tersebut pada 9 September 2020 lalu. Ia sendiri mengatakan bahwa dirinya dapat memahami kondisi yang terjadi. Menurutnya, alasan keterlambatan pembahasan APBD adalah akibat banyak agenda yang dibatalkan oleh DPRD. Faida sendiri mengaku dirinya sudah menyampaikannya sejak awal.

Faida sendiri akan maju kembali sebagai Bupati Jember pada Pilkada 2020 mendatang. Ia maju kembali sebagai petahana melalui jalur independen atau perseorangan berpasangan dengan Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Vian).

Dalam polemik keterlambatan APBD Jember dan sanksi yang diterima Faida, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim justru mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu ikut berpolemik serta mencari siapa yang benar dan salah. Menurutnya sanksi yang diturunkan oleh Gubernur Jawa Timur sudah sangat jelas bahwa Faida terlambat dalam memproses pembentukan Raperda Kabupaten Jember tentang APBD Jember tahun anggaran 2020. Di mana akhirnya tidak ada kata sepakat dalam pembahasan tersebut dengan anggota DPRD Jember.

Wacana berbeda dituturkan DPRD Jember mengenai keterlambatan pembahasan APBD yaitu akibat rekomendasi Mendagri terkait struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Jember belum ditindaklanjuti Faida. Rekomendasi yang dimaksud, yaitu mencabut 15 SK pengangkatan pejabat dan 30 peraturan bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja (KSOTK) yang dinilai tidak sesuai prosedur.

DPRD Jember tidak berani membahas APBD karena perintah Mendagri tersebut belum dilakukan oleh Bupati Jember. Selain itu menurutnya selama ini hak DPRD untuk mengawasi dan mengkritisi APBD juga dinilai tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here